Ibukota – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi lalu mengendalikan penyaluran materi bakar minyak (BBM) subsidi kemudian kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya di Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat tempat (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi kemudian konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi juga kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi dan juga kompensasi terhadap warga yang berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu bermetamorfosis menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang mana diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Negara Indonesia pada Jakarta, hari terakhir pekan (11/4/2025).
BPH Migas sudah pernah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) juga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti usaha mikro, bisnis perikanan, perniagaan pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan memiliki surat rekomendasi, yang diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas telah lama mengembangkan perangkat lunak Xstar, yang tersebut merupakan salah satu alat kontrol pemanfaatan BBM subsidi serta kompensasi agar tepat sasaran kemudian tepat volume.
"Kami juga sudah ada mempunyai perangkat lunak untuk penerbitan surat rekomendasi kemudian datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah wilayah juga badan bidang usaha penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas besar penyaluran BBM subsidi dan juga kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang dimaksud terekam pada sebuah sistem, yang digunakan mana jumlah BBM subsidi serta kompensasi yang tersebut disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang dimaksud sudah ada dikeluarkan untuk per individu konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi serta kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berazam mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengerti akan bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang digunakan dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menyokong perempuan Tanah Air dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi dalam pada negeri, oleh sebab itu gas bumi merupakan energi yang dimaksud lebih lanjut bersih dan juga efisien.
"Bagaimana nanti warga beralih untuk energi yang tambahan bersih kemudian lebih besar enteng didapatkan. Sudah seharusnya perempuan ikut serta untuk membantu kemudian menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang mana diberi amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga, ia mengundang perempuan Indonesi mengerahkan segenap kemampuan yang tersebut dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita kemudian berkontribusi nyata bagi pengerjaan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi lalu Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan juga Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan kemudian Konservasi Tenaga Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, lalu beberapa jumlah Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
