DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Rencana Stabilisasi Pasokan lalu Harga Pangan (SPHP) akan lebih lanjut fokus pada wilayah yang tersebut nilai tukar beras mediumnya lebih tinggi tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Area Ketersediaan dan juga Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyatakan pada tempat yang dimaksud disebut "merah" atau memiliki biaya tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya seperti Kepulauan Maluku dan juga Papua.
"Indikator keberhasilan inisiatif beras SPHP kali ini bukanlah ukuran yang disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan biaya di wilayah yang dimaksud disalurkan," ujar Ketut dalam Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan bisa saja dikerjakan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila pada Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras di dalam area yang digunakan dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah keseluruhan yang mana sejenis rata pada tiap daerah, tak lagi sanggup diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini semata (volume beras yang digunakan sama), tapi tidak ada ada penurunan harga. Hal ini menjadi koreksi kami, evaluasi kami di dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang digunakan jual beras Stabilisasi Pasokan kemudian Harga Pangan (SPHP) di dalam melawan harga jual eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya berubah jadi wajib. Wajib juga jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang digunakan berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, biaya beras yang mana diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan tarif beras. Oleh karenanya, ia menekankan tidak ada boleh ada permainan harga jual di dalam tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
