JAKARTA – Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meluas sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah untuk menghentikan tren PHK akibat menyangkut nasib kesejahteraan ribuan pekerja. Baru saja, sektor tekstil dan juga barang tekstil (TPT) di area Tangerang melakukan PHK massal menyusul pabrik Sritex di tempat Solo.
“Pemerintah sudah ada seharusnya bergerak cepat mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal semakin marak terjadi. Agar tidak ada terjadi kebangkrutan, maka sebaiknya memberikan insentif fiskal misalnya merupakan penangguhan bayar pajak,” ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti pada waktu dihubungi SindoNews, disitir Hari Sabtu (8/3/2025).
Dia juga mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja. Langkah ini penting agar mereka sebagai korban PHK dapat tetap saja sanggup menyambung hidup. Lebih lanjut, para korban PHK perlu didampingi untuk mampu membuka perniagaan sendiri atau kembali disediakan lapangan kerja untuk bekerja dalam bidang lain yang masih bergairah.
Sebagai informasi, dua pabrik sepatu pada Tangerang PT Adis Dimension Footwear lalu PT Victory Ching Luh melakukan PHK 3.500 pekerja. Tren PHK bukan hanya saja terjadi di area lapangan usaha tekstil tapi juga menyasar sektor-sektor lainnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja kemudian Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi menyatakan lapangan usaha tekstil berada di kondisi yang tersebut kian sulit lantaran terjadi penurunan produksi, penyusutan penjualan, serta melemahnya bursa ekspor di dalam sertai gempuran produk-produk impor ke bursa domestik.
