JAKARTA – Pengamat Hukum serta Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyampaikan ada tiga aturan agar Badan Pengelola Penanaman Modal Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dipercaya publik. Salah satunya terkait dengan penegakan hukum terhadap koruptor.
Hal itu dikatakan Hardjuno menyoroti ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga menghadapi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di mengaudit BPI Danantara.
Dalam Pasal 15A ayat (2) UU tersebut, BPK tidak ada dapat segera melakukan audit terhadap keuangan Danantara, kecuali melawan permintaan DPR.
Hardjuno menegaskan memperlakukan Danantara sebagai entitas komersial murni seperti Temasek dalam Singapura bukanlah masalah. Namun, jikalau ingin mengambil model negara maju, maka penegakan hukum terhadap perkara korupsi juga standar etik pejabat pemerintah dan juga BUMN juga harus mengikuti standar Singapura dan juga negara-negara forward lainnya.
“Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus turun hingga setara dengan negara-negara forward lalu modern. Hanya dengan itu rakyat dapat percaya Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional,” kata Hardjuno, Akhir Pekan (9/3/2025).
Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, permasalahan besar yang tersebut dihadapi Indonesia pada waktu ini adalah tingginya nomor tindakan hukum korupsi, bahkan dengan nilai yang tidaklah masuk akal. Korupsi telah mendarah daging serta belum ada kejelasan arah pemerintahan di pemberantasannya.
“Jika UU BUMN yang baru sudah diketuk dan juga Danantara diperlakukan layaknya entitas komersial murni, maka sebagai penyeimbang, pemerintah harus menunjukkan ketegasan pada pemberantasan korupsi,” katanya.
Ketegasan pada pemberantasan korupsi mencakup pertama, pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa aturan ini, sulit bagi negara untuk mengambil kembali uang hasil korupsi yang digunakan sudah pernah disembunyikan oleh para pelaku.
