Ibukota – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas bermetamorfosis menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang dimaksud lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, pada saat spending, itu berarti warga harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut beliau beli,” kata Deputi Lingkup Industri kemudian Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, pada Bogor, Selasa.
Rizki menyampaikan sektor pariwisata diperlukan mengikuti tren untuk mencari potensi atau bursa baru yang dapat menyebabkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih lanjut untuk tinggal dan juga menikmati pengalaman berwisata dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Peluang Usaha Pariwisata menyadari bahwa terdapat beberapa pangsa yang bisa jadi dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang mana dapat dikembangkan dalam dalamnya seperti pengembangan marina dan juga boating hingga sektor kapal yacht yang sedang tumbuh di kawasan Asia.
“Ini yang digunakan kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih sejumlah regulasi yang digunakan tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang digunakan fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Tanah Air atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang mana mampu kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang tersebut ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, kemudian beliau bisa saja spending lebih banyak banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang digunakan berhubungan dengan pariwisata dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih lanjut banyak tamu melalui konsep hotel itikaf pada pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman pada Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengungkap puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang nginap pada hotel, ada yang di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, diantaranya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model komoditas atau sarana apa semata yang wajib disusun kemudian disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Simbol Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
