SARAJEVO – Jaksa penuntut Bosnia mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk presiden, perdana menteri, kemudian Ketua Parlemen Republika Srpska, wilayah yang mana sebagian besar dihuni orang Serbia di area Bosnia juga Herzegovina.
Mereka dituduh sudah pernah melancarkan “serangan terhadap tatanan konstitusional” dengan memberlakukan undang-undang yang membatasi operasi lembaga peradilan juga penegakan hukum tingkat negara bagian Bosnia.
Setelah pertempuran saudara brutal yang tersebut mengadu domba kelompok etnoreligius dalam wilayah bekas Yugoslavia itu, Bosnia serta Herzegovina terbagi menjadi dua entitas yang memerintah sendiri, Republika Srpska yang dimaksud beranggotakan etnis Serbia serta satu federasi yang tersebut dijalankan orang Bosniak (Muslim Bosnia) serta Kroasia, pada bawah Perjanjian Dayton 1995 yang ditengahi Amerika Serikat (AS).
Sebagai bagian dari pengaturan ini, negara yang disebutkan diperintah oleh presiden yang beranggotakan tiga orang, manusia Bosniak, individu Serbia, kemudian individu Kroasia, serta mencakup distrik otonom di area persimpangan jalan utama.
Surat perintah penggeledahan dikeluarkan meskipun Banja Luka, pusat administrasi Republika Srpska yang tersebut mayoritas penduduknya adalah orang Serbia, tidaklah mengakui kewenangan Kantor Kejaksaan yang dimaksud berpusat pada Sarajevo.
“Kantor Kejaksaan negara itu mengeluarkan perintah yang dimaksud setelahnya Presiden Serbia Bosnia Milorad Dodik, Awal Menteri Radovan Viskovic, serta Ketua Parlemen Nenad Stevandic gagal menanggapi dua panggilan pemeriksaan,” ungkap laporan televisi Republik Serbia, mengutip pernyataan pemerintah daerah.
Pengadilan yang tersebut berpusat di area Sarajevo bulan lalu menjatuhkan hukuman satu tahun penjara untuk Dodik juga melarangnya memegang jabatan presiden selama enam tahun lantaran menghalangi langkah yang digunakan dibuat pengadilan konstitusi Bosnia serta menentang kewenangan utusan internasional Christian Schmidt.
Schmidt, yang mana berkebangsaan Jerman, secara resmi ditugaskan mengawasi pelaksanaan Perjanjian Damai Dayton tahun 1995.
Dodik sendiri tidak ada hadir di vonisnya juga mengumumkan rencana agar Majelis Nasional Republika Srpska menolak putusan pengadilan serta melarang penegakan putusan apa pun yang dibuat badan peradilan negara Bosnia di area wilayahnya.
Anggota parlemen Serbia Bosnia mengesahkan undang-undang yang digunakan melarang badan peradilan pusat kemudian polisi beroperasi pada Republika Srpska.
