Deddy Sitorus Ungkap Ada Utusan Minta Hasto Mundur dari Sekjen dan juga PDIP Jangan Pecat Jokowi
JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengungkap ada utusan yang memberitahu terhadap partainya untuk memohonkan Hasto Kristiyanto mundur sebagai Sekjen. Tak hanya saja itu, PDIP juga diminta agar tidaklah menghentikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader.
Hal ini sengaja diungkap Deddy lantaran beliau menilai bahwa Hasto merupakan korban dari kesewenang-wenangan institusi penegak hukum. Dia meyakini persoalan hukum yang mana menyeret Hasto itu merupakan bagian dari politisasi hukum.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang digunakan menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi juga menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang tersebut menjadi target dari pihak kepolisian dan juga KPK,” kata Deddy pada jumpa pers yang mana dilakukan di dalam kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (12/3/2025).
Deddy tak mengungkap identitas secara rinci utusan yang dimaksud. Dia hanya sekali mengumumkan jikalau utusan ini merupakan orang yang mana sangat berwenang. Karena itulah, Deddy meyakini persoalan hukum Hasto Kristiyanto ini merupakan murni bentuk kriminalisasi.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dimaksud dilandasi oleh itikad tidak ada baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila memang benar KPK ingin sebenar-benarnya menegakkan hukum dalam Republik ini, maka tentu sejumlah persoalan atau persoalan hukum hukum lainnya yang digunakan bisa saja dipecahkan KPK.
“Kasus mas Hasto jelas adalah perkara politisasi hukum, kriminalisasi jahat lalu itulah kenapa kami sebagai partai baik DPP maupun Fraksi akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” katanya.
