JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi menghadapi pernyataan Ketua Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang dimaksud menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang dimaksud akurat.
Direktur Investigasi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik jikalau Luhut menginginkan data yang digunakan merekam pendapat rakyat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia miliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengantisipasi waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat kemudian Trust Indonesia menghadapi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan sekadar waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut persoalan data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis peserta didik ini justru meminta-minta Luhut tiada bersikap reaksioner berhadapan dengan kritik yang dilontarkan sejumlah pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang tepat kemudian baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang mana seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang tersebut disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi serta bermanfaat bagi kebijakan masyarakat yang tersebut tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan serta ketidaksetujuan para pakar terhadap beberapa orang isu-isu nasional. Isu yang dimaksud seperti 75,5 persen para pakar tidak ada setuju dengan Revisi UU TNI yang digunakan menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar mengatakan alokasi anggaran hasil efisiensi tak tepat sasaran.
“Ketidakpuasan masyarakat yang disebutkan juga ditunjukkan pada acara unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, lalu Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan dan juga keraguan responden yang tersebut tinggi menunjukkan bahwa program-program yang disebutkan ke depan harus mendapat evaluasi juga pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
