JAKARTA – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil terbaru Angka Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance Index – GGI). Dalam pengukuran atau survei yang tersebut dijalankan pada Maret 2025, Indonesia memperoleh skor 53,17, jarak jauh di dalam bawah negara-negara seperti Singapura (87,23), Negeri Sakura (84,11), dan juga Korea Selatan (79,44).
Menurut pendiri LSI, Denny JA untuk mewujudkan gebrakan besar seperti yang digunakan diusung oleh Presiden Prabowo Subianto -termasuk kegiatan 70.000 Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, juga target perkembangan dunia usaha 8%- perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang tersebut baik. Namun, tantangan utama yang digunakan dihadapi Indonesia adalah kualitas tata kelola yang mana masih rendah.
“GGI merupakan alat ukur yang digunakan dikembangkan untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan secara komprehensif. Skala ini mengintegrasikan enam dimensi utama, yaitu Efektivitas Pemerintahan (25%), Pemberantasan Korupsi (20%), Digitalisasi Pemerintahan (15%), Demokrasi (15%), Pembangunan Manusia (15%), dan juga Keberlanjutan Lingkungan (10%),” ujar Denny JA, Selasa (12/3/2025).
Denny JA menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan besar pada tata kelola pemerintahan, dalam antaranya kasus-kasus korupsi besar yang digunakan terus menggerogoti sistem.
Beberapa tindakan hukum yang tersebut mengemuka adalah tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dalam anak perusahaan Pertamina yang tersebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun, dan juga dugaan korupsi pada pengelolaan 109 ton emas oleh pejabat PT Antam Tbk kemudian tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara hingga Rp271,07 triliun pada periode 2015-2022.
“Pemberantasan korupsi yang dimaksud penting juga berkelanjutan menjadi kunci utama untuk meningkatkan skor GGI Indonesia,” tandas Denny JA.
Dia juga menyoroti rendahnya efektivitas birokrasi Indonesia jikalau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, juga Korea Selatan. Negara-negara yang dimaksud sukses akibat mempunyai birokrasi yang tersebut efektif, cepat, juga transparan. Oleh sebab itu, Indonesia harus segera melakukan perbaikan agar tak semakin tertinggal.
